Tata tertib ataudisiplin merupakan perilaku taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya.
Penertiban adalah usaha usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Penertiban bisa menjadi istilah pengganti untuk hukuman ataupun sarana hukum yang dilakukan pada diri sendiri ataupun pada orang lain.
MenurutKamus Besar Bahasa Indonesia, disipli atau tata tertib atau ketaatan (kepatuhan) terhadap peraturan (dan sebagainya); juga disiplin bermakna bidang kajian yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu.[1]
Tata tertib diri merujuk pada pelatihan yang didapatkan seseorang untuk memenuhi tugas tertentu atau untuk mengasuh pola perilaku tertentu, walaupun orang tersebut lebih senang melakukan hal yang lain. Sebagai contoh, seseorang mungkin saja tidak melakukan sesuatu yang menurutnya memuaskan dan menyenangkan dengan membelanjakan uangnya untuk sesuatu yang ia inginkan dan menyumbangkan uang tersebut kepada pertubuhan amal dengan pikiran bahwa hal tersebut lebih penting. Tata tertib punya nama lain sebagaidisiplin, yang menurut asal katanya dari dari bahasa Latin “disibel” yang berarti Pengikut, melalui kata turunannya yang menghasilkan "disipline". Seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut mengalami perubahan makna yang menyerupaitata tertib, yaitu kepatuhan pada peraturan. Tata tertib memerlukan keutuhan perasaan dalam mewujudkan keadaan. Tata tertib diri berawal dari hal-hal kecil, seperti misalnya bagi pelajar yang mampu membagi waktu untuk belajar, untuk bermain sehingga tak menimbulkan suatu pertabrakan kegiatan pada waktu yang sama. Tata tertib diri juga bisa kita lihat dengan contoh sederhana yaitu dengan pelajar tersebut mengerjakan PR (pekerjaan rumah) dan dikumpulkan di sekolah tepat pada waktunya.
Tata tertib karyawan merupakan seperangkat kebijakan, aturan, dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk mengatur perilaku, tindakan, dan tanggung jawab karyawan selama bekerja. Kebijakan ini memberikan pedoman tingkat tinggi mengenai berbagai aspek, seperti keselamatan, etika, penggunaan sumber daya perusahaan, serta hak dan kewajiban karyawan[2][3][4][5]. ata tertib ini juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko bisnis, serta memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan aturan di lingkungan kerja[3][5]
Tata tertib karyawan merupakan bagian penting dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang berfungsi menjaga keteraturan, profesionalisme, dan efektivitas operasional dalam organisasi. Melalui tata tertib yang jelas, oranisasi dapat memastikan bahwa setiap karyawan memahami hak, kewajiban, serta batasan perilaku yang harus dipatuhi selama bekerja. Dengan demikian, tata tertib dapat menjadi alat pengendalian, dan sarana untuk menciptakan lingkungan kerja yang selaras dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan.Tata tertib karyawan biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain: sebagai berikut.
- Kebijakan Perusahaan (Policies): Aturan resmi yang mengatur berbagai aspek, seperti tunjangan kesehatan, cuti, larangan penggunaan narkoba/alkohol, dan perilaku di tempat kerja[3][4][6]. Kebijakan perusahaan mencakup ketentuan yang mengatur kewajiban dan hak karyawan secara menyeluruh agar tercipta kejelasan dalam hubungan kerja. Dokumen kebijakan menjadi dasar dalam setiap keputusan manajerial, termasuk penilaian perilaku dan tindakan disiplin. Kebijakan perusahaan turut memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai hukum, pedoman etika, dan prinsip-prinsip profesionalisme yang telah ditetapkan.
- Prosedur (Procedures): Langkah-langkah atau pedoman yang harus diikuti karyawan dalam menjalankan tugas sehari-hari, misalnya cara merespons email atau prosedur permintaan alat kantor[3][7]. Prosedur membantu mengarahkan karyawan untuk mengeksekusi pekerjaan secara konsisten, terutama pada aktivitas yang bersifat rutin atau berisiko tinggi. Dengan prosedur yang terdokumentasi dengan baik, perusahaan dapat menjaga stabilitas kualitas layanan serta meningkatkan efisiensi proses kerja. Prosedur berfungsi sebagai alat referensi bagi karyawan baru atau yang sedang menjalani pelatihan agar dapat beradaptasi lebih cepat dengan sistem internal organisasi.
- Standar dan Protokol: Instruksi formal seperti work-cards, checklist, manual operasional, dan prosedur darurat yang mendukung pelaksanaan kebijakan[8]. Standar dan protokol memberikan petunjuk teknis, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah pekerjaan berjalan sesuai kualitas yang diharapkan. Dengan mengikuti standar ini, karyawan dapat menjaga keselamatan kerja, mengurangi potensi kecelakaan, dan menjaga kelancaran operasional. Protokol darurat, misalnya, sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan mampu bertindak cepat dan tepat ketika menghadapi situasi kritis.
- Aturan Khusus: Misalnya aturan berpakaian (dress code), kebijakan anti-diskriminasi, anti-pelecehan, serta tata cara penggunaan fasilitas perusahaan[9]. Aturan khusus diterapkan untuk menyesuaikan kebutuhan spesifik perusahaan, seperti industri berisiko tinggi, layanan pelanggan, atau lingkungan kerja yang memerlukan standar etika tertentu. Ketentuan-ketentuan ini membantu menciptakan suasana kerja yang nyaman sekaligus menjaga citra perusahaan di mata publik. Kepatuhan terhadap aturan khusus juga menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam proses evaluasi kinerja dan disiplin karyawan.
Penetapan, komunikasi, dan penegakan tata tertib merupakan proses kunci dalam Manajemen Sumber Daya Manusia untuk memastikan aturan perusahaan dipahami dan dijalankan secara konsisten. Proses ini membantu menjaga ketertiban, meningkatkan profesionalisme, memastikan bahwa setiap karyawan bekerja sesuai standar yang ditetapkan organisasi. Dengan mekanisme ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tertib, adil, serta selaras dengan nilai dan tujuan strategis perusahaan.
- Penetapan: Tata tertib ditetapkan oleh manajemen puncak dan harus sesuai dengan misi perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku[2][5]. Tata tertib ditetapkan oleh manajemen puncak agar memiliki legitimasi yang kuat serta konsisten dengan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Dalam menetapkannya, perusahaan juga mempertimbangkan aspek hukum dan regulasi ketenagakerjaan sehingga aturan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan yang jelas memastikan bahwa tata tertib memiliki dasar yang kuat untuk diterapkan secara adil kepada seluruh karyawan, tanpa pengecualian.
- Dokumentasi dan Komunikasi: Aturan dan kebijakan biasanya didokumentasikan dalam buku pegangan karyawan (employee handbook) atau dokumen administratif lain, dan setiap karyawan diwajibkan menandatangani formulir pernyataan telah membaca dan memahami tata tertib tersebut[3][10]. Dokumentasi ini memungkinkan seluruh karyawan memiliki standar referensi yang sama mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi dari setiap tindakan. Dengan meminta karyawan menandatangani pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami tata tertib, perusahaan dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses komunikasi.
- Sosialisasi dan Pelatihan: Tata tertib harus dikomunikasikan secara efektif melalui pelatihan, promosi, atau media lain agar dipahami dan diterapkan oleh seluruh karyawan dan kontraktor[8][11]. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh karyawan, termasuk kontraktor dan tenaga alih daya, memahami aturan yang berlaku dan mampu mengimplementasikannya dalam kegiatan kerja sehari-hari. Pelatihan yang berkelanjutan juga membantu mengatasi kesalahpahaman serta memperkuat budaya kepatuhan di dalam perusahaan.
- Penegakan dan Sanksi: Pelanggaran terhadap tata tertib dapat dikenakan sanksi disiplin, mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kebijakan[4][12][13]. Penegakan tata tertib memerlukan konsistensi dan ketegasan agar aturan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dijalankan dalam praktik. Sanksi disiplin diberikan secara bertahap berdasarkan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran lisan hingga pemutusan hubungan kerja. Penegakan yang adil dan terukur membantu menjaga kedisiplinan karyawan sekaligus menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap sistem pengelolaan SDM perusahaan.
