| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Pembagian administratif Indonesia |
|---|
 |
Tingkat I |
Lain-lain
|
| Penataan daerah |
Secara umum,Indonesia dibagi atas empat tingkatpembagian administratif. Dua tingkatan tertinggi disebutkan dalamUUD 1945 dan merupakandaerah otonom, sedangkan dua tingkatan terakhir disebutkan dalamUU No. 23 Tahun 2014.
Pembagian administratif dan pemerintahan daerah di Indonesia secara khusus diatur dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.
DalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:[1]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
Lebih lanjut dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa:[2]
Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.
Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atasprovinsi. Tiap provinsi memilikipemerintahan daerah sendiri yang terdiri ataskepala daerah yang disebutgubernur danlembaga legislatif daerah yang disebutDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi).[1] Pasangan gubernur danwakil gubernur serta anggota-anggota DPRD Provinsi dipilih melalui suatupemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun.[2]
Karena provinsi merupakandaerah otonom, pemerintah daerah provinsi berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asasotonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusanPemerintah Pusat.[2] Selain itu, daerah provinsi juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.[2]Gubernur, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepadaPresiden Republik Indonesia melaluiMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia.[2]
Menurut Karyana (2014) pengertian daerah dalam wadah negara kesatuan RI seperti yang tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang diatur dengan undangundang.[3]
Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi. Sembilan di antara provinsi tersebut memiliki statuskekhususan dan/atau keistimewaan, yaituAceh,Daerah Khusus Ibukota Jakarta,Daerah Istimewa Yogyakarta,Papua Barat Daya,Papua Barat,Papua,Papua Tengah,Papua Pegunungan, danPapua Selatan.
Pada tingkat kedua, Indonesia terbagi ataskabupaten dan kota. Tiap kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintahan daerah kabupaten terdiri atas kepala daerah yang disebutbupati dan lembaga legislatif daerah yang disebutDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), sedangkan pemerintahan daerah kota terdiri atas kepala daerah yang disebutwali kota dan lembaga legislatif daerah yang disebutDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota).[1] Bupati/wali kota beserta wakilnya serta anggota-anggota DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui suatupemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun.[2]
Karena kabupaten/kota merupakan daerah otonom, pemerintah daerah kabupaten/kota berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusanPemerintah Pusat.[2] Selain itu, daerah kabupaten/kota juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota masing-masing.[2] Bupati/wali kota, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing kabupaten/kota, bertanggungjawab kepadaMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia melaluigubernur, yang berkapasitas sebagai "wakil Pemerintah Pusat".[2]
Tidak ada perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah di kabupaten dan kota. Perbedaan antara kabupaten dan kota umumnya terletak pada kepadatanpemukiman dansektor ekonomi terbesar di daerah tersebut. Kabupaten umumnya memilikiwilayah yang luas denganjumlah penduduk yang sedikit dan umumnya berada di kawasanpedesaan denganperekonomian yang umumnya berjalan padasektor primer, sedangkan kota umumnya memiliki wilayah yang sempit dengan jumlah penduduk yang banyak dan umumnya berada di kawasanperkotaan dengan perekonomian yang berputar padasektor sekunder dantersier.
Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota, termasuk di antaranya adalah satukabupaten administrasi, yakniKepulauan Seribu, dan limakota administrasi, yakniJakarta Utara,Jakarta Pusat,Jakarta Barat,Jakarta Timur, danJakarta Selatan. Kabupaten administrasi dan kota administrasi merupakan bentukdaerah administratif khusus di bawahDaerah Khusus Ibukota Jakarta. Tidak seperti kabupaten dan kota pada umumnya, kabupaten dan kota administrasi ini bukanlah daerah otonom, sehingga daerah-daerah tersebut tidak memiliki DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, bupati/wali kotanya tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk olehGubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pada tingkat ketiga, Indonesia terbagi ataskecamatan, atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus olehperaturan daerah setempat. Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh seorangcamat, yang diangkat dari kalanganpegawai negeri sipil oleh bupati/wali kota setempat dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota tersebut melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.[2][4]
Daerah tingkat ketiga pada provinsi-provinsi di wilayahPulau Papua disebutdistrik dan dipimpin oleh seorangkepala distrik.[5] Sementara di ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta, daerah ini disebutkapanewon (bila berada dalam daerahkabupaten) ataukemantren (bila berada dalam daerahkota). Kapanewon dipimpin oleh seorangpanewu, sementara kemantren dipimpin oleh seorangmantri pamong praja.[6]
Pada tingkat keempat, Indonesia terbagi ataskelurahan dandesa, atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus olehperaturan daerah setempat. Kelurahan dipimpin oleh seoranglurah, sementara desa dipimpin oleh seorangkepala desa.[2][7]
Berbeda halnya dengan kabupaten dan kota, sistem pemerintahan antara kelurahan dan desa sangatlah berbeda. Kelurahan merupakan bagian wilayah kecamatan yang dianggap sebagai perangkat dari kecamatan itu sendiri. Lurah yang memimpin kelurahan ditunjuk langsung dari kalanganpegawai negeri sipil olehbupati/wali kota setempat atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota. Lurah bertanggung jawab langsung kepadacamat, mengingat kapasitas kelurahan sebagai perangkat kecamatan.[2]
Sementara itu,desa, termasukdesa adat, disebut sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya serta berhak mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa terbentuk atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahanIndonesia. Desa dirancang agar memiliki pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan demokratis, sehingga meskipun berada di bawah camat, kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, melainkan hanya dikoordinasi oleh camat tersebut. Desa memiliki pemerintahan yang terdiri dari pemerintah desa yang dipimpin olehkepala desa, yang terpilih melalui "pemilihan kepala desa" untuk masa jabatan enam tahun, serta badan musyawarah yang disebutBadan Permusyawaratan Desa. Desa juga diberikan dana pembangunan khusus yang disebut "dana desa".[7][8]
Di beberapa daerah di Indonesia, istilah desa diganti dengan istilah bahasa setempat melaluiperaturan daerah masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh di antaranya.
Mukim merupakan suatu daerah administratif yang berada di bawahkecamatan, tetapi di atasgampong ataukelurahan. HanyaProvinsi Aceh yang memberlakukan pembagian wilayah mukim yang merupakan daerah antara tingkat III dan IV.[9] Mukim kurang lebih setara dengan daerahkewedanaan yang pernah ada dalam struktur pembagian wilayahHindia Belanda danIndonesia mula-mula.
Meskipun tidak disebutkan di dalamperaturan perundang-undangan pusat, berdasarkanperaturan daerah di kabupaten/kota tertentu, desa atau yang disebut dengan nama lain dapat dibagi lagi ke dalam kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil lagi, yang menurut peraturan tersebut dapat disebut dengan istilahdusun,kampung,pedukuhan,banjar, dan lain sebagainya.
Selain itu demi kemudahan administrasi, kelurahan atau desa dapat dibagi lagi ke dalam wilayahlingkungan,rukun warga, hinggarukun tetangga. Pembagian wilayah kecil tersebut dapat bervariasi tergantung implementasi dari peraturan daerah setempat.
Berikut ini merupakan daftar yang merangkum identitas daerah administratif di Indonesia hingga saat ini. Jumlah daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan data waktu nyata, sementara jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa diambil dari dataKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.[10]
| Tingkat | Jenis | Kepala pemerintahan | Lembaga legislatif | Jumlah[10] |
|---|---|---|---|---|
| I | Provinsi | Gubernur | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi | 38 |
| II | Kabupaten | Bupati | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten | 416 |
| Kota | Wali kota | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota | 98 | |
| III | Kecamatan | Camat | — | 7.277 |
| IV | Kelurahan | Lurah | — | 8.498 |
| Desa | Kepala desa | Badan Permusyawaratan Desa | 75.265 |
