| Konferensi Asia–Afrika | |
|---|---|
 Sidang pleno Konferensi Bandung | |
| Tuan rumah |  Indonesia |
| Tanggal | 18 – 24 April 1955 |
| Kota | Bandung |
| Peserta | 304 perwakilan |
| Ketua | Roeslan Abdulgani Menteri Luar Negeri Indonesia |
| ArsipKonferensi Asia-Afrika diBandung | |
 Konfrensi Asia Afrika oleh Humas Arsip Nasional RI. |
Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingkatKTT Asia–Afrika atauKAA; juga dikenal sebagaiKonferensi Bandung) adalah pertemuan negara-negaraAsia danAfrika yang sebagian besar baru saja merdeka, yang berlangsung pada tanggal 18–24 April 1955 diBandung,Jawa Barat,Indonesia.[1] Dua puluh sembilan negara yang berpartisipasi mewakili total populasi 1,5 miliar orang, 54% dari populasi dunia.[2] Konferensi ini diselenggarakan oleh Indonesia,Burma (Myanmar),India,Ceylon (Sri Lanka), danPakistan dan dikoordinasikan olehRoeslan Abdulgani, sekretaris jenderalKementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Tujuan konferensi ini adalah untuk mempromosikan kerja sama ekonomi dan budaya Afrika-Asia dan untuk menentangkolonialisme atauneokolonialisme oleh negara mana pun. Konferensi ini merupakan langkah menuju pembentukanGerakan Nonblok (GNB), namun kedua inisiatif ini berjalan secara paralel selama tahun 1960-an, bahkan sempat saling bertentangan sebelum Konferensi GNB ke-2 Kairo pada tahun 1964.[3]
Konferensi Asia-Afrika 1955 juga menjadi simbol awal solidaritasGlobal South, yakni kerja sama antara negara-negara berkembang di belahan selatan dunia, yang berupaya memperkuat posisi tawar kolektif mereka dalam urusan internasional di luar dominasi blok Barat dan Timur. Konferensi ini mencerminkan awal munculnya identitas politik tersendiri bagi negara-negara bekas jajahan yang berusaha memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri, kemandirian ekonomi, serta keadilan global melalui forum multilateral yang dipimpin oleh negara-negara berkembang sendiri.[4] Konsep ini kemudian berkembang menjadi salah satu fondasi utama dalam hubungan internasional pasca-kolonial, dan masih menjadi dasar bagi berbagai kerja sama multilateral hingga kini, seperti dalam kerangkaG77 atauSouth-South Cooperation.[4]
Pada tahun 2005, pada peringatan 50 tahun konferensi tersebut, para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika bertemu di Jakarta dan Bandung untuk meluncurkanKemitraan Strategis Asia-Afrika (NAASP). Mereka berjanji untuk mempromosikan kerja sama politik, ekonomi, dan budaya antara kedua benua.[5]
Konferensi Asia-Afrika didahului olehPersidangan Bogor pada tahun 1949, yang menjadi tonggak awal bagi pembentukan kerja sama regional antara negara-negara Asia. Persidangan tersebut turut membuka jalan bagi lahirnyaColombo Plan serta merintis gagasan penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika. Dapat dikatakan bahwa Persidangan Bogor merupakan pendahuluan bagi Colombo Plan sekaligus Konferensi Asia-Afrika. Upaya perumusan lebih lanjut dilakukan melalui Persidangan Bogor ke-2 diadakan pada 28—29 Desember 1954.[6] sebagai forum persiapan teknis dan diplomatik menjelang konferensi utama.
Konferensi Asia-Afrika merefleksikan apa yang oleh para penyelenggara dianggap sebagai keengganan kekuatan Barat untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai keputusan yang mempengaruhi Asia dalam pengaturan keteganganPerang Dingin; keprihatinan mereka atas ketegangan antaraRepublik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat; keinginan mereka untuk meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi hubungan perdamaian Tiongkok dengan diri mereka sendiri dan Barat; penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Prancis di Afrika Utara dan pemerintahan kolonialnya diAljazair; dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan kasusnya dalam perselisihan denganBelanda diNugini Barat (Irian Barat).
Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, menggambarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok negara ini, yang kemudian ia gambarkan sebagai "NEFOS" (Newly Emerging Forces, Kekuatan Dunia Baru).[7] Pada 4 Desember 1954,Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mendapatkan masalahIrian Barat yang ditempatkan dalam agenda sidangMajelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1955.[8] Rencana untuk konferensi Asia-Afrika diumumkan pada bulan yang sama.[9]
Konferensi Asia-Afrika mencerminkan respons kolektif negara-negara penyelenggara terhadap ketidakterlibatan kekuatan Barat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kawasan Asia di tengah ketegangan Perang Dingin. Konferensi ini sekaligus merepresentasikan kekhawatiran terhadap konflik geopolitik antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat, serta tekad untuk membangun landasan hubungan damai antara Tiongkok, negara-negara Asia-Afrika, dan dunia Barat. Selain itu, forum ini menjadi wadah untuk menyuarakan penolakan terhadap kolonialisme dalam berbagai bentuk, termasuk dominasi Prancis di Afrika Utara dan kekuasaannya atas Aljazair.[9]
Perdebatan besar berpusat pada pertanyaan apakahkebijakan Soviet di Eropa Timur dan Asia Tengah harus dikecam bersama dengan kolonialisme Barat. Sebuah memo dikirimkan oleh 'Bangsa Muslim di bawah Imperialisme Soviet', menuduh pemerintah Soviet melakukan pembantaian dan deportasi massal di wilayah Muslim, tetapi hal tersebut tidak pernah diperdebatkan.[10] Sebuah konsensus dicapai di mana "kolonialisme dalam semua manifestasinya" dikutuk, secara implisit mengkritik Uni Soviet, serta Barat.[11] Tiongkok memainkan peran penting dalam konferensi ini dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara Asia lainnya. Setelah selamat dariupaya pembunuhan dalam perjalanan menuju konferensi, perdana menteri Tiongkok,Zhou Enlai, menunjukkan sikap yang moderat dan damai yang cenderung untuk menenangkan kekhawatiran beberapa delegasi anti-komunis mengenai niat Tiongkok.
Kemudian dalam konferensi tersebut, Zhou Enlai menandatangani artikel tersebut dalam deklarasi penutup yang menyatakan bahwaTionghoa perantauan memiliki loyalitas utama kepada negara asal mereka, bukan ke Tiongkok – masalah yang sangat sensitif untuk tuan rumah Indonesia dan untuk beberapa negara peserta lainnya. Zhou juga menandatanganiperjanjiankewarganegaraan ganda denganMenteri Luar Negeri IndonesiaSunario.
Zakaria bin Muhammad Amin, delegasi dariBengkalis,Riau, yang sebelumnya berpartisipasi dalam Konferensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia pada 10–14 Maret 1955, mendiskusikan mengenai isu desentralisasi yang pada saat itu dialami oleh beberapa provinsi di Indonesia, salah satunyaSumatera Tengah.[12]
Kerajaan Afganistan
Burma
Kerajaan Kamboja
Dominion Ceylon
Republik Rakyat Tiongkok1
Siprus2
Republik Mesir
Kekaisaran Etiopia
Pantai Emas
Republik IndiaRepublik Indonesia
Negara Kekaisaran Iran
Kerajaan Irak
Jepang
Kerajaan Hasyimiyah Yordania
Kerajaan Laos
Republik Lebanon
Liberia
Kerajaan Libya
Kerajaan Nepal
Dominion Pakistan
Republik Filipina
Kerajaan Arab Saudi
Republik Suriah
Sudan3
Kerajaan Thailand
Republik Turki
Republik Demokratik Vietnam (Utara)
Negara Vietnam (Selatan)
Kerajaan Mutawakkiliyah Yaman1 Negara yang diakui sebagian.Republik Tiongkok diakui secara internasional sebagai pemerintahan Tiongkok yang sah oleh sebagian besar masyarakat internasional pada saat itu.
2 Siprus kolonial prakemerdekaan diwakili olehpresiden pertamanya,Makarios III.[13]
3 PrakemerdekaanSudan Inggris-Mesir diwakili olehPerdana Menteri Ismail al-Azhari dan menggunakanbendera sementara.
Beberapa negara diberi "status pengamat". Seperti halnyaBrasil, yang mengirim Duta Besar Bezerra de Menezes.[14][15]
Sepuluh poin deklarasi mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia, dinamakanDasasila Bandung, yang menggabungkan prinsip-prinsipPiagam PBB diadopsi dengan suara bulat:
- Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa
- Mengakui persamaan semuasuku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil
- Tidak melakukanintervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain
- Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai denganPiagam PBB
- Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain
- Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupunkemerdekaanpolitik suatu negara
- Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan,arbitrasi (penyelesaian masalah hukum) , ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB
- Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama
- Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional[16]
Komunike akhir dari konferensi ini menggarisbawahi perlunya negara-negara berkembang untuk melonggarkan ketergantungan ekonomi mereka pada negara-negara industri terkemuka dengan memberikan bantuan teknis satu sama lain melalui pertukaran ahli dan bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan, pertukaran pengetahuan teknologi, dan pembentukan lembaga pelatihan dan penelitian regional.
Konferensi ini diikuti oleh Konferensi Solidaritas Rakyat Afro-Asia di Kairo[17] pada September (1957) dan KonferensiBeograd (1961), yang mengarah pada pembentukanGerakan Non-Blok.[18] Pada tahun-tahun kemudian, konflik antara negara-negara yang tidak tergoyahkan mengikis solidaritas yang diekspresikan dalam konferensi ini.
Untuk memperingati lima puluh tahun sejak pertemuan bersejarah tersebut, para Kepala Negara negara-negara Asia dan Afrika telah diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan baru diBandung danJakarta antara19-24 April2005. Sebagian dari pertemuan itu dilaksanakan di Gedung Merdeka, lokasi pertemuan lama pada 50 tahun lalu.
Sekjen PBB,Kofi Annan,Perdana Menteri Jepang,Junichiro Koizumi,Presiden Tiongkok,Hu Jintao,Presiden Pakistan,Pervez Musharraf,Presiden Afganistan,Hamid Karzai,Perdana Menteri Malaysia,Abdullah Ahmad Badawi,Sultan Brunei,Hassanal Bolkiah danPresiden Afrika Selatan,Thabo Mbeki ikut hadir di Bandung dalam pertemuan ini. KTT Asia-Afrika 2005 menghasilkan NAASP (New Asian-African Strategic Partnership, Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika), yang diharapkan akan membawa Asia dan Afrika menuju masa depan yang lebih baik berdasarkan ketergantungan-sendiri yang kolektif dan untuk memastikan adanya lingkungan internasional untuk kepentingan para rakyat Asia dan Afrika.[19]
.jpg)
Konferensi Asia-Afrika ke-60 dilaksanakan di 2 kota yaitu Jakarta pada 19-23 April 2015 dan Bandung pada 24 April 2015 dengan agenda meliputi "Asia-Africa Business Summit" dan "Asia-Africa Carnival". Tema yang dibawa adalah peningkatan kerja sama negara-negara di kawasan Selatan, kesejahteraan, serta perdamaian.[20][21] KTT Asia-Afrika 2015 diikuti sebanyak 89 kepala negara/pemerintahan dari 109 negara di kawasan Asia dan Afrika, 17 negara pengamat dan 20 organisasi internasional, dan 1.426 perwakilan media domestik dan asing.
Para peserta di antaranya adalahPerdana Menteri Jepang,Shinzo Abe,Presiden Tiongkok,Xi Jinping,Perdana Menteri Singapura,Lee Hsien Loong,Raja Yordania,Abdullah II dari Yordania,Perdana Menteri Malaysia,Najib Tun Razak,Presiden Myanmar,Thein Sein,Raja Swaziland,Mswati III danPerdana Menteri Nepal,Sushil Koirala.
Konferensi Asia Afrika 2015 telah menghasilkan 3 dokumen yaitu Pesan Bandung (Bandung Message), Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP) dan Deklarasi kemerdekaanPalestina.[22]
{{cite journal}}:Check date values in:|date= (bantuan){{cite book}}:|access-date= requires|url= (bantuan){{cite journal}}:Unknown parameter|deadurl= ignored (|url-status= suggested) (bantuan){{cite web}}:Unknown parameter|dead-url= ignored (|url-status= suggested) (bantuan){{cite news}}:Italic or bold markup not allowed in:|publisher= (bantuan){{cite news}}:Italic or bold markup not allowed in:|publisher= (bantuan){{cite web}}:Italic or bold markup not allowed in:|publisher= (bantuan){{cite web}}:Unknown parameter|dead-url= ignored (|url-status= suggested) (bantuan)