Pada tahun 1941, Abdul Halim (Aleng) menjadi seorang guru diHISMuhammadiyah, Sumatera Barat sampai dengan bulan Februari 1942, pada tahun yang sama Tentara Jepang menduduki Sumatera Barat sehingga sekolah pun ditutup. Ia mulai bergabung Tentara Pembela Tanah Air (Sumatora Bo-Ei Sireibu Giyu-Gun) pada4 Oktober1944 di Bukittinggi, sebagai seorang prajurit ia sering ditempatkan di berbagai tempat di pedalaman Sumatera Barat. Pada tanggal11 Juli1945 ia diangkat sebagai Giyu-Syooi (Letnan II) pada Sumatora Bo-Ei Sireibu Giyu-Gun dan menjabat sebagai Wakil Komandan Seksi padaKompiInfantri di Bukittinggi. Pada tanggal22 Agustus1945 dengan berakhirnyaPerang Dunia II serta kekalahan Jepang, Giyu-Gun Bukittinggi resmi dibubarkan.^[3]

SetelahProklamasi Kemerdekaan RI serta mulai meletusnyaRevolusi Nasional Indonesia maka pada tanggal29 Agustus1945, Aleng ikut membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Bukittinggi yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Pada tanggal20 November1945, Aleng memimpin sekelompok anggota TKR untuk menyerang pasukan Jepang di Pabrik Kertas Sungai Tanang, yang berada 9 km dari Bukittinggi. Peristiwa ini terkenal dengan Pertempuran Sungai Tanang dan merupakan pertempuran pertama terhadap pasukan Jepang di Sumatera Barat.^[3]

Pada akhir bulan November Aleng ditetapkan sebagai Kepala TKR Bukittinggi. Beberapa bulan setelah penetapan tersebut ia kembali ditetapkan dan diangkat menjadiKomandanBatalyon IIresimen IDivisi III TKR Sumatra dengan pangkatMayor dan berkedudukan di Bukittinggi.

14 –16 April1946, Aleng memimpin Operasi Penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Baso. Peristiwa ini dikenal dengan “Peristiwa Baso”^[4] yang merupakanaksi polisionil terbesar yang dilakukan oleh pihaktentara terhadap unsur – unsur teror dan antirevolusi di Sumatera Barat. Pada tanggal20 Juli1946, ia diangkat olehPanglima TNI KomandemenSumatra sebagai Komandan Resimen I Divisi IIITRI dengan pangkat Letnan Kolonel. Aleng memimpin penyerangan besar-besaran terhadap kedudukan tentara Inggris (Sekutu) di front utara Padang sehari sebelumHari Raya Idul Fitri dan memusatkan serangan ke Lapangan Udara Tabing selama semalam suntuk sampai subuh. Disamping sebagai Komandan Resimen I Divisi III TRI, ia juga juga diangkat menjadi Wakil KetuaDelegasi Lokal Indonesia di Sumatera Barat pada bulan Desember 1946 untuk menghadapi perundingan lokal "Linggar Jati” (Komite Truce) dengan pihak Belanda di Padang.

Dengan diselingi pertempuran, Aleng tetap meneruskan perundingan lokal “Linggar Jati” (Komite Truce) dengan pihak Belanda sampai meletusnyaperang kemerdekaan pertama (Clash I). Kemudian ia ditetapkan sebagai Wakil Ketua Delegasi Lokal Pelaksanaan Persetujuan “Renville” di Padang sejak4 Agustus1947 (Setelah Cease Fire). Dengan ketetapan Panglima TNI Komandemen Sumatra, Aleng diangkat menjadi Kepala Staf Pertempuran Divisi IX TNI dengan pangkat Letnan Kolonel, membawahi bagian-bagian Operasi, Security, Penerangan, Perhubungan danPolisi Militer. Pada tanggal16 Desember1948, ia diangkat sebagai Kepala Staf TNI / Territorial Sumatera Barat dengan pangkat Letnan Kolonel setelahKomandoMiliterSumatra Tengah didesentralisasi menjadi dua Komando terpisah yaitu Komando TNI / Territorial Sumatera Barat dan Komando TNI / TerritorialRiau.

Belanda mulai mamasuki Bukittinggi pada tanggal22 Desember1948 pada saat perang kemerdekaan II / Clash II:19 Desember1948. Aleng memimpin Aksi Bumi Hangus Kota Bukittinggi^[4] pada21 Desember1948. Ia membentuk Sub.Ko. “A” di Matur pada tanggal22 Desember1948 dan Menjadi Ka.Staf Subko “A” TNI / Territorial Sumatera Barat yang berkedudukan di Matur.

Dengan ketetapanGubernurMiliterSumatera Barat / Tengah, pada tanggal25 Maret1949 diangkat menjadi Kepala Staf Militer Sumatera Barat / Tengah dan merangkap menjadiWakil Gubernur Militer Daerah Sumatera Barat / Tengah, dengan pangkat Letnan Kolonel.

Sesudahgencatan senjata dengan Belanda, Aleng diangkat sebagai Kepala Staf TNI / Territorial Sumatra Tengah pada tanggal7 November1949 dan merangkap sebagai anggota Komisi Pelaksanaan Persetujuan Roem – Royen di Sumatera Barat.

Pada tanggal27 Desember1949 (Hari Pengakuan KedaulatanRIS), Aleng mengajukan permohonan berhenti dari dinas ketentaraan. Dengan penetapan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal3 Maret1950, ia diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Staf TNI Sumatra Tengah dengan pangkat Letnan Kolonel dan dikeluarkan dari Dinas Tentara sejak tanggal1 Februari1950.

Pada tahun 1951, Aleng pernah dimintaBung Hatta secara pribadi untuk aktif kembali di militer namun ia menolaknya. Pada tahun 1957 Aleng menjadi penasehat pribadiMenteriVeteranRIChaerul Saleh selama setahun. Di bulan Oktober di tahun yang sama melalui sebuah surat, Aleng diberi perintah khusus olehPresidenSoekarno / Panglima Tertinggi RI untuk menyatukan negara pada umumnya dan TNI pada khususnya.^[3]

Berikut adalah isi surat tersebut yang ber-kop suratkan Presiden Republik Indonesia:

“Surat Perintah, dengan ini saya kuasakan kepada sdr. A. Halim, bekas Letnan Kolonel T.N.I, pemegang surat perintah ini, untuk membantu dalam usaha memulihkan keutuhan T.N.I khususnya, keutuhan Negara Republik Indonesia umumnya.Djakarta,16 Oktober1957,Soekarno, Presiden / Panglima Tertinggi”.

Kemudian pada saat meletusnya peristiwaPRRI tahun 1958, ia kembali dipanggil oleh Kepala Staf Angkatan Darat secara resmi, namun ia kembali menolaknya karena tidak adanya kecocokan dalam beberapa persyaratan yang diajukan, sehingga ia tidak jadi bertugas kembali dalam formasi TNI.^[3]